Juknis

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)

Permen ATR/BPN No. 13/2021



DAFTAR ISI

  1. BATASAN DAN DEFINISI
  2. KKPR - KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
    1. KKPR untuk Kegiatan Berusaha
      1. Konfirmasi KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        1. Tahap Pendaftaran KKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        2. Tahap Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        3. Tahap Penerbitan KKKPR untuk Kegiatan Berusaha
      2. Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        1. Tahap Pendaftaran PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        2. Tahap Penilaian PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        3. Tahap Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
          1. Prosedur Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
          2. Muatan Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
          3. Petunjuk Teknis PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
      3. Perolehan Tanah dalam KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        1. Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        2. Jangka Waktu KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        3. Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        4. Perpanjangan Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        5. Ketentuan Lokasi Permohonan KKPR untuk Kegiatan Berusaha
        6. Kewenangan Hak dan Kewajiban Pemegang KKPR untuk Kegiatan Berusaha
      4. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Berusaha
    2. KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
      1. Konfirmasi KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        1. Tahap Pendaftaran KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        2. Tahap Penilaian KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        3. Tahap Penerbitan KKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
      2. Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        1. Tahap Pendaftaran PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        2. Tahap Penilaian PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        3. Tahap Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
          1. Prosedur Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
          2. Muatan Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
      3. Perolehan Tanah dalam KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        1. Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        2. Jangka Waktu KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        3. Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        4. Perpanjangan Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        5. Ketentuan Lokasi Permohonan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        6. Kewenangan Hak dan Kewajiban Pemegang KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
      4. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
    3. KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
      1. Pelaksanaan KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        1. KKPR bersifat strategis nasional yang termuat dalam RTRWN
        2. KKPR bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTRWN
      2. Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        1. Tahap Pendaftaran RKKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        2. Tahap Penilaian RKKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        3. Tahap Penerbitan RKKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
      3. Muatan Penerbitan Rekomendasi KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
      4. Perolehan Tanah dalam KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        1. Penerbitan KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        2. Jangka Waktu KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        3. Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        4. Perpanjangan Masa Berlaku KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        5. Ketentuan Lokasi Permohonan KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
        6. Kewenangan Hak dan Kewajiban Pemegang KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
      5. Pemutakhiran KKPR untuk Kegiatan Strategis Nasional
    4. Ketentuan Pemberlakuan KKPR
      1. Kewenangan Penerbitan KKPR
      2. Pembatalan KKPR
      3. Pelaksanaan Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Berusaha di Daerah
        1. Asas Penilaian PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        2. Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
        3. Muatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha
      4. Pelaksanaan Persetujuan KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha di Daerah
        1. Asas Penilaian PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        2. Penerbitan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        3. Muatan PKKPR untuk Kegiatan Nonberusaha
        4. Kedudukan Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menerbitkan PKKPR
    5. Pelaksanaan KKPR Secara Non-Elektronik
      1. Pendaftaran KKKPR Secara Non-Elektronik
      2. Penilaian KKKPR Secara Non-Elektronik
      3. Penerbitan KKKPR Secara Non-Elektronik
      4. Format KKKPR Secara Non-Elektronik

  3. SPPR - SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
    1. Umum
    2. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Pusat
    3. Pelaksanaan SPPR oleh Pemerintah Daerah
    4. Tata Cara Pelaksanaan SPPR
      1. Tahap Persiapan SPPR
      2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi
      3. Tahap Penyusunan SPPR
      4. Tahap Penyampaian Hasil SPPR

    5. Dukungan Sistem Informasi

  4. KETENTUAN
  5. PENUTUP
LAMPIRAN

  1. FORMAT PENYAJIAN DOKUMEN
    1. FORMAT KONFIRMASI KKPR UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
    2. FORMAT PERSETUJUAN KKPR UNTUK KEGIATAN BERUSAHA (DITERBITKAN BERDASARKAN PENILAIAN)
    3. FORMAT PERSETUJUAN KKPR UNTUK KEGIATAN BERUSAHA (DITERBITKAN OTOMATIS)
    4. FORMAT KONFIRMASI KKPR UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA
    5. FORMAT PERSETUJUAN KKPR UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

  2. PENYUSUNAN SPPR OLEH PEMERINTAH PUSAT
    1. PENYUSUNAN SPPR JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
      1. Identifikasi Arahan Spasial
      2. Inventarisasi dan Sintesis Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan
      3. Analisis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
      4. Perumusan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah yang Mendukung Rencana Tata Ruang
    2. PENYUSUNAN SPPR JANGKA PENDEK 1 (SATU) TAHUNAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
      1. Identifikasi Keterlaksanaan Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah
      2. Penilaian Prioritas Program Pemanfaatan Ruang Jangka Pende