Monev RTR Kab/Kota di Provinsi Sumsel

#
Struktur Langkah Kegiatan Tindak Lanjut Pekerjaan Strategis Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
Progres

Nama Kabupaten/Kota: Kabupaten Musi Rawas

Perda RTRW (No. Perda): 623/KPTS/PUCK&P/2018\r\n

Status Perda RTRW: No.02 Tahun 2013, tanggal 21-Okt-2013

Pembentukan TKPRD (No. SK): PK - 2017

1. Pekerjaan Strategis: Pemantauan Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
16.67%
1.1. Isu & Permasalahan: PK RTRW
100.00%
1.1.1. Tindak Lanjut: Penyelesaian Kegiatan PK RTR
100.00%
1.1.1.1. Kegiatan: Pekerjaan PK RTR Indikator: Jumlah paket pekerjaan Realisasi 1 Paket dari target 1 Paket
100.00%
1.2. Isu & Permasalahan: Revisi RTRW Kab. Musirawas
0.00%
1.2.1. Tindak Lanjut: 100
0.00%
1.2.2. Tindak Lanjut: Percepatan Revisi RTRW sesuai dengan Permen ATR No. 1/2018
0.00%
1.2.3. Tindak Lanjut: Melakukan Koordinasi dalam rangka Revisi
0.00%
1.2.4. Tindak Lanjut: Melakukan Proses Persub melalui Rekomendasi Gubernur
0.00%
1.3. Isu & Permasalahan: Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dan Rencana Detil Kawasan Perkotaan (RDTR)
0.00%
1.3.1. Tindak Lanjut: Pemerintah Daerah bersama DPRD agar segera mempercepat penganggaran dan penyusunan dokumen RTR KSK dan RDTR sebagai dasar One Single Subbmision (OSS)
0.00%
1.4. Isu & Permasalahan: Pengendalian Pemanfaatan Ruang
0.00%
1.4.1. Tindak Lanjut: Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Penataan Ruang
0.00%
1.5. Isu & Permasalahan: Kelembagaan
0.00%
1.5.1. Tindak Lanjut: Melaksanakan Rakor TKPRD
0.00%
1.5.2. Tindak Lanjut: Menyampaikan Laporan TKPRD ke Provinsi
0.00%
1.5.3. Tindak Lanjut: Melakukan Rapat Pokja Penataan Ruang
0.00%
1.5.4. Tindak Lanjut: Penyusunan SOP TKPRD
0.00%
1.6. Isu & Permasalahan: SDM Penataan Ruang
0.00%
1.6.1. Tindak Lanjut: Memperkuat Bidang Penataan Ruang dengan mengusulkan SDM Penataan Ruang
0.00%

 

Kerjasama

Disclaimer

"This material has been funded by UK aid from the UK government; however the views expressed do not necessarily reflect the UK government’s official policies"